UU BUMN Baru: Pakar Pidana Bingung, Konsep "Penyelenggara Negara" Rontok?

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah digantikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan ini memicu polemik, khususnya di kalangan pakar hukum pidana. Banyak yang mempertanyakan nasib konsep "penyelenggara negara" dalam konteks tindak pidana korupsi di BUMN. Apakah perubahan ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit? Mari kita telusuri.

Perubahan Krusial dalam UU BUMN Baru dan Implikasinya

UU Cipta Kerja yang merevisi UU BUMN membawa perubahan signifikan dalam struktur dan pengelolaan BUMN. Perubahan yang paling mencolok adalah penghapusan pasal-pasal yang secara eksplisit memasukkan direksi dan komisaris BUMN ke dalam kategori "penyelenggara negara". Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran luas.

Hilangnya Payung Hukum "Penyelenggara Negara"?

Selama ini, penggolongan direksi dan komisaris BUMN sebagai "penyelenggara negara" memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat mereka jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara spesifik menargetkan "penyelenggara negara". Dengan hilangnya klasifikasi ini, proses penuntutan kasus korupsi di BUMN menjadi lebih kompleks dan membutuhkan interpretasi hukum yang lebih cermat.

• Ketidakpastian Hukum: Para pakar hukum pidana khawatir akan munculnya ketidakpastian hukum dalam menjerat pelaku korupsi di BUMN. Proses penegakan hukum dapat terhambat karena kurangnya landasan hukum yang jelas.
• Kerentanan terhadap Korupsi: Ada kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat meningkatkan kerentanan BUMN terhadap praktik korupsi. Tanpa payung hukum yang kuat, penindakan terhadap pelanggaran hukum di BUMN bisa menjadi lemah.
• Beban Bukti yang Lebih Berat: Penuntut umum mungkin menghadapi beban bukti yang lebih berat dalam menjerat pelaku korupsi di BUMN tanpa klasifikasi "penyelenggara negara". Mereka perlu membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan lebih detail dan komprehensif.

Pandangan Para Pakar Hukum Pidana

Para pakar hukum pidana memiliki pandangan yang beragam terkait perubahan ini. Beberapa berpendapat bahwa perubahan ini tidak serta merta menghilangkan kewenangan penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi di BUMN. Mereka berargumen bahwa masih ada pasal-pasal lain dalam UU Tipikor yang dapat digunakan, meskipun prosesnya mungkin lebih rumit.

Namun, banyak juga yang mengkhawatirkan dampak negatif dari perubahan ini terhadap upaya pemberantasan korupsi. Mereka meminta kejelasan dan kepastian hukum agar penegakan hukum di BUMN tetap efektif dan berjalan dengan baik.

Peran Strategis Kejaksaan Agung dan KPK

Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam memastikan penegakan hukum di BUMN tetap berjalan efektif. Mereka perlu mengembangkan strategi dan interpretasi hukum yang tepat agar tidak terjadi impunitas bagi pelaku korupsi di BUMN.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perubahan dalam UU BUMN yang menghapus klasifikasi "penyelenggara negara" untuk direksi dan komisaris BUMN menimbulkan polemik dan kekhawatiran di kalangan pakar hukum pidana. Kejelasan hukum dan interpretasi yang konsisten sangat dibutuhkan untuk mencegah kerentanan terhadap korupsi dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya interpretasi yang beragam. Penting juga bagi KPK dan Kejaksaan Agung untuk terus meningkatkan kapasitas dan strategi dalam menjerat pelaku korupsi di BUMN, meskipun tanpa klasifikasi "penyelenggara negara". Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN untuk mencegah terjadinya korupsi.

Disclaimer: Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan analisis berdasarkan informasi yang tersedia. Pendapat yang disampaikan merupakan hasil interpretasi penulis dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum. Untuk informasi hukum yang lebih detail dan akurat, silakan berkonsultasi dengan ahli hukum.