3 Garis Pertahanan Duterte: Perang Narkoba Diseret ke Pengadilan

Perang melawan narkoba yang digencarkan oleh mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte meninggalkan jejak kontroversi yang mendalam. Meskipun Duterte mengklaim keberhasilan dalam menekan angka kejahatan, kebijakannya menuai kecaman internasional dan kini menghadapi serangkaian tuntutan hukum di berbagai pengadilan. Bagaimana Duterte dan pendukungnya berupaya mempertahankan kebijakan kontroversial ini? Mari kita telusuri tiga garis pertahanan utama yang mereka gunakan.

1. Klaim Keberhasilan dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan

Garis pertahanan pertama dan paling sering digunakan adalah klaim keberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan, terutama pembunuhan dan pencurian. Pendukung Duterte sering menyoroti penurunan angka kriminalitas selama masa pemerintahannya, menghubungkannya langsung dengan kebijakan perang melawan narkoba. Mereka berpendapat bahwa meskipun terdapat korban jiwa, tindakan keras tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Filipina.

• Strategi Propaganda: Penggunaan statistik angka kejahatan yang dipilih secara selektif, seringkali tanpa konteks yang menyeluruh, menjadi bagian utama dari strategi propaganda ini. Data yang dipaparkan cenderung menekankan penurunan angka kriminalitas secara keseluruhan, tanpa membahas detail tentang metode pengumpulan data atau proporsi korban yang merupakan warga sipil.
• Narasi Keamanan Nasional: Pendukung Duterte seringkali membingkai perang melawan narkoba sebagai masalah keamanan nasional yang mendesak. Mereka mengklaim bahwa tindakan tegas diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman narkoba dan kelompok kriminal yang terkait. Hal ini digunakan untuk membenarkan tindakan keras, bahkan jika melanggar HAM.
• Kelemahan Argumen: Kritik terhadap argumen ini berfokus pada kurangnya transparansi dan metodologi yang meragukan dalam pengumpulan data. Banyak laporan independen menunjukkan bahwa angka kematian warga sipil jauh lebih tinggi daripada yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, penurunan angka kriminalitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terkait langsung dengan perang melawan narkoba.

2. Penekanan pada "Aturan Hukum" dan Proses Hukum yang Berlaku

Garis pertahanan kedua menekankan bahwa semua operasi anti-narkoba dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan proses hukum yang berlaku di Filipina. Pendukung Duterte berargumen bahwa setiap individu yang terlibat dalam perdagangan narkoba telah melalui proses hukum yang semestinya, dan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

• Kelemahan Sistem Peradilan: Kritik terhadap argumen ini berfokus pada kelemahan sistem peradilan Filipina, khususnya di tingkat lokal. Tuduhan penyiksaan, pembunuhan tanpa proses hukum, dan ekstra-judicial killings sering kali muncul, membantah klaim bahwa semua operasi dilakukan sesuai dengan aturan hukum.
• Ketidakadilan Struktural: Para kritikus juga menyoroti ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan Filipina, di mana warga miskin dan marginal sering kali menjadi sasaran operasi anti-narkoba, sementara aktor besar di balik perdagangan narkoba tetap lolos dari jerat hukum.
• Kurangnya Akuntabilitas: Kurangnya akuntabilitas bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelanggaran HAM merupakan poin lemah lainnya. Meskipun terdapat beberapa kasus yang diproses, banyak pelanggaran tetap tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

3. Membantah Tuduhan Pelanggaran HAM dan Menggeser Fokus ke "Kemajuan Nasional"

Garis pertahanan ketiga berfokus pada upaya untuk membantah tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menggeser fokus perdebatan ke "kemajuan nasional" yang dicapai berkat kebijakan anti-narkoba. Pendukung Duterte seringkali menggunakan retorika nasionalisme dan mengecilkan kritik internasional sebagai interferensi dalam urusan dalam negeri Filipina.

• Retorika Nasionalisme: Penggunaan retorika nasionalisme yang kuat untuk membela kebijakan tersebut efektif dalam memobilisasi dukungan domestik, terutama di kalangan pendukung setia Duterte.
• Menyerang Kredibilitas Kritikus: Strategi ini juga seringkali melibatkan serangan terhadap kredibilitas para kritikus, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menuduh mereka sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah.
• Mengabaikan Korban: Poin terlemah dari strategi ini adalah pengabaian terhadap korban-korban perang melawan narkoba dan keluarga mereka yang menderita akibat kebijakan kontroversial ini. Tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan seringkali diabaikan atau diabaikan.

Kesimpulan:

Ketiga garis pertahanan ini, meskipun memiliki kelemahan yang signifikan, tetap efektif dalam membingkai narasi dan melindungi kebijakan anti-narkoba Duterte dari kritik, setidaknya di dalam negeri. Namun, dengan berlanjutnya tuntutan hukum internasional dan domestik, serta bertambahnya bukti pelanggaran HAM, masa depan dari “warisan” perang melawan narkoba Duterte tetap menjadi pertanyaan yang menantang. Perlu penyelidikan yang transparan dan peradilan yang adil untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.

Referensi: (Tambahkan referensi dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan Human Rights Watch, Amnesty International, dan artikel berita dari media kredibel.)